Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts

Wednesday, August 31, 2016

Diskusi PKC dan Golkar: Soal Manajemen hingga Dukungan ke Pemerintah

Beijing - Setelah mengunjungi tiga kota di China, Delegasi Pengurus Partai Golkar tiba di Beijing untuk bertukar pikiran dengan Partai Komunis China. Diskusi berlangsung menarik dengan berbagai topik soal manajemen partai hingga kaderisasi.

Para pengurus Golkar yang dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri, Meutya Viada Hafid hadir atas undangan dari International Department Communist Party of China (IDCPC). Diskusi antara Partai Komunis China dan Partai Golkar sendiri dilakukan di Beijing dalam dua sesi di dua hari.

Pada Senin (29/8/2016), Peneliti senior di Partai Komunis China (PKC), Zhang Shiyi memberi penjelasan kepada pengurus Golkar tentang sejarah dan ideologi PKC. Zhang memulai pemaparan dengan sejarah PKC yang berdiri pada 1921 dan juga 3 usaha yang sudah dilalui PKC selama 95 tahun. Tiga tahap itu adalah perjuangan 28 tahun hingga mendirikan RRC, pembangunan sosialisme selama 29 tahun, dan era keterbukaan yang dimulai sejak 1978.

"Perkembangan ekonomi paling menonjol di era keterbukaan," ucap Zhang.

Di awal pembentukan, PKC hanya memiliki 50 orang anggota. Kini, ada 88 juta anggota PKC dan pengelolaannya tentu tidak mudah.
Pengurus Partai Komunis China (Foto: Indah Mutiara/detikcom)
"Bagaimana mengelola anggota partai yang begitu banyak dan jumlah penduduk yang begitu banyak itu merupakan tantangan berat bagi PKC. Makanya PKC mempertahankan manajemen partai yang ketat," paparnya.

Dalam mengelola partai, PKC memegang beberapa aspek. Beberapa di antaranya adalah mementingkan pengajaran dan pendidikan teori serta ideologi. Setiap anggota diberi pemahaman tentang ideologi, termasuk dari Sekjen PKC Xi Jinping yaitu Chinese Dream. Anggota PKC juga wajib mempelajari AD/ART hingga pidato-pidato Xi Jinping.
Pengurus Golkar berdiskusi dengan pengurus Partai Komunis China di Beijing (Indah Mutiara/detikcom)


Aspek pengelolaan partai yang juga ditonjolkan PKC adalah pembangunan organisasi partai hingga di akar rumput. Saat ini PKC sudah memiliki 4,4 juta organisasi di akar rumput.

Ada pula diskusi soal pemberantasan korupsi di internal partai. Zhang menuturkan bahwa PKC memiliki lembaga pengawas sendiri dan tidak mentolerir perilaku korupsi.

Sementara itu di diskusi sesi kedua pada Selasa (30/8/2016), PKC lebih cenderung ingin mengenal Golkar semakin mendalam termasuk soal beberapa kebijakannya. Diskusi kedua dilakukan bersama dengan Wakil Dirjen Biro I (Asia) IDCPC, Rao Huihua.

Rao sudah mengikuti hubungan PKC dan Golkar sejak 20 tahun silam hingga diformalkan dalam bentuk MoU kerjasama pada 2008 lalu dan berlanjut hingga kunjungan seperti saat ini. Menurutnya, pertukaran kunjungan seperti yang dilakukan Partai Golkar kali ini adalah cara terbaik untuk saling mengenal.

Rao banyak mengajukan pertanyaan ke pengurus Golkar terkait perkembangan partai beringin saat ini. Salah satunya, dia penasaran dengan kebijakan Partai Golkar yang sudah menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Apa kebijakan pokok Golkar akan selalu mendukung pemerintah termasuk di parlemen?" tanya Rao.

Meutya Hafid selaku pimpinan delegasi pertama-tama menjelaskan sejarah singkat Golkar yang menjadi partai berkuasa selama 32 tahun lalu berubah menjadi Golkar baru setelah reformasi. Kini, Golkar punya 91 kursi di parlemen dan 233 kader yang duduk sebagai kepala daerah.

"Golkar pernah berusaha untuk keluar dari pemerintahan. Hanya setahun dan itu menjadi konflik di Partai Golkar. Di situ kami sadar bahwa Golkar harus kembali ke habitat asli bahwa Golkar dilahirkan dan harus konsisten bersama pemerintah," jelas Meutya.

"Sekarang kita jadi pendukung utama kebijakan presiden. Kita memberi masukan terkait kebijakan presiden," sambung Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Rao juga menyoroti banyaknya anak muda dan perempuan di kepengurusan Golkar. Hal itu terlihat dari anggota delegasi yang terdiri dari Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Meutya Hafid, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Golkar Emmalia Natar, Wasekjen Golkar Melki Laka Lena, Wabendum Golkar Selina Gita, Wabendum Golkar Sari Yuliati, Wabendum Golkar Ernawati Tahang, anggota Fraksi Golkar DPR Fauziah Pujiwatie, Anggota Departemen Pembangunan Daerah dan Pedesaan Marleen Jeanne Petta, serta Ketua Departemen Organisasi Golkar Rofiqul Umam. Ada pula Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Nursyam Halid, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri AMPG Syafaat Perdana, serta Wabendum AMPG Siti Harumi Prima Sari.

Meutya menjelaskan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dan anak muda di kepengurusan memang jadi perhatian Ketum Golkar Setya Novanto. Rao pun kembali penasaran dengan hubungan kebijakan ini dan perilaku pemilih di Indonesia.

"Kenapa pemuda dan perempuan pilih partai Golkar dan bukan partai lain. Alasannya apa?" tanyanya.

Meutya mengatakan bahwa perilaku pemilih di Indonesia sangat dinamis. Keterlibatan anak muda di partai diyakini bisa memikat anak-anak muda lain. Sejarah panjang Partai Golkar juga masih jadi kunci keunggulannya.

"Golkar berbasis pada karya nyata. Ketika memilih Golkar, pemilih melihat ada track record yang panjang. Trust atau kepercayaan tidak bisa dicapai beberapa tahun saja," jelas Meutya.


Perbincangan mengalir sampai seru dan berlanjut hingga makan siang. Rao lalu bertanya tentang faktor pembeda Golkar dan partai-partai lain. Beberapa anggota delegasi pun bergantian menjawab.

"Saya tertarik karena Golkar tidak tergantung pada sosok. Tapi pada karya. Beberapa partai lain punya satu wajah, Golkar punya ratusan wajah yang disenangi masyarakat," jelas Meuta.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Ace Hasan menjabarkan keunggulan Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang di dunia politik Indonesia. "Jadi memiliki pemilih tradisional sekitar 11 juta. Kita bisa menambah lebih banyak lagi," ujarnya.

Wasekjen Golkar Melki Laka Lena menambahkan bahwa kader-kader Golkar kini menjadi pemimpin di partai-partai lain. Golkar menjadi wadah perkembangan bagi politikus di Indonesia.

"Partai ini jadi pelatihan dan pendidikan bagi banyak pemimpin bangsa," ucap Melki.

Diskusi ini dan pertemuan delegasi pengurus Golkar dengan Assistant Minister of International Department Communist Party of China (IDCPC), Li Jun menjasi puncak sekaligus penutup kunjungan delegasi ke China selama 10 hari. Sebelumnya, para pengurus Golkar juga sudah diajak untuk melihat kiprah anggota-anggota PKC di desa, komunitas, pemerintahan daerah, hingga sektor swasta.


(imk/dnu)
 
Sumber : detik.com
 
 

Tuesday, August 23, 2016

Inilah 3 Pernyataan Ruhut Sitompul yang membuat demokrat Kepanasan !

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Ruhut Sitompul dari posisi sebagai juru bicara partai. Pernyataan-pernyataan politik Ruhut selama ini dianggap kerap merugikan Partai Demokrat.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengungkapkan, ada banyak pertimbangan mengapa SBY memecat Ruhut. Salah satunya, karena dia selalu mengatasnamakan Partai Demokrat atas opini pribadinya.

Berikut ini pernyataan-pernyataan kontroversial Ruhut yang tercatat di Media Liputan6.com:

1. Hak Asasi Monyet

Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Polri, dan BNPT, pada Rabu, 20 April 2016, Ruhut mempertanyakan pelanggaran HAM apa yang sudah dilanggar Densus 88 dalam kasus kematian terduga teroris asal Klaten, Siyono.

"Saya kecam yang datang ke Komisi III mengatakan Densus 88 melanggar HAM, HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?" ucap Ruhut.

Menurut dia, Anggota Densus 88 selama ini sudah bekerja dengan sangat manusiawi. Bahkan, kata Ruhut, pilihan untuk tidak memborgol Siyono karena ingin menghormati yang bersangkutan. Namun saat diperlakukan manusiawi, Siyono malah balik menyerang aparat yang saat itu sedang menjaganya.

Ruhut juga mengecam dengan berbagai pihak yang selama ini kerap menyuarakan pembubaran Densus 88. Menurut dia bukan malah dibubarkan, tapi harusnya Densus diberikan penambahan anggaran.



Pernyataan Ruhut Sitompul ini pun berujung pada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Pemuda Muhammadiyah. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak dalam laporannya menduga Ruhut melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) nomor 17 Tahun 2014 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.

Untuk memperkuat bukti, Dahnil membawa berkas-berkas yang diberikan kepada MKD berupa kliping-kliping pernyataan Ruhut di berbagai media.

Saturday, August 20, 2016

Ahok Dinilai Arogan, Risma Cocok Pimpin Jakarta

DKI Jakarta di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Mereka menilai, Risma, yang saat ini menjadi Wali Kota Surabaya, cocok menjadi pemimpin Ibu Kota.

Risma disebut pemimpin yang mengayomi rakyat. Jauh berbeda dengan calon incumbent Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Arogansi telah menjadi wajah pemimpin Jakarta yang sekarang. Oleh karena itu kita butuh sosok pemimpin yang baru dan yang mau bekerja mendengar rakyat, yaitu ibu Tri Rismaharini," ujar Ketua Gerak, Emi Sulyuwati di Gedung Juang 45, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016.

Ratusan relawan itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 270 kelurahan se-DKI Jakarta. Mereka juga meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memberikan rekomendasi pencalonan Gubernur DKI Jakarta kepada Risma.

"Kami bertekad untuk mendukung dan memenangkan Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Emi.

Setelah berjalan beberapa waktu, acara deklarasi pun selesai. Mereka menyanyikan yel-yel "Risma pasti menang, Ahok pasti tumbang." (ase)



    #PR RI
    #DPR
    #ARCANDRA TAHAR DIBERHENTIKAN
    #PILKADA DKI 2017
    #PILKADA JAKARTA
    #PILKADA JAKARTA 2017
    #TRI RISMAHARINI
    #PILKADA DKI 2017
    #CITA CITATA
    #SIDANG TAHUNAN MPR
    #PILKADA JAKARTA
    #PENGGANTI ARCANDRA TAHAR

 
Sumber : Viva.com

Saturday, August 6, 2016

PDIP Tetapkan Risma Sebagai Juru Kampanye Nasional pada Pilkada Serentak 2017

Banda Aceh - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menetapkan Tri Rismaharini sebagai juru kampanye nasional pada Pilkada serentak 2017. Wali Kota Surabaya itu akan berkampanye di daerah yang ikut Pilkada pada hari libur.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, mengatakan pada saat berlangsungnya masa kampanye Pilkada serentak 2017, Risma akan menjadi juru kampanye dan akan turun hingga ke Aceh. Orang nomor satu di kota Surabaya itu sudah menyanggupi tugas tersebut.

"Bu Risma saat Pilkada nanti akan turun ke Aceh. Beliau senantiasa melaksanakan tugas di hari libur di daerah yang melaksanakan kampanye," kata Ahmad kepada wartawan diusai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Diperluas PDIP Aceh di Aula Hotel Grand Aceh, Banda Aceh, Sabtu (6/8/2016).

Ahmad Basarah dan Risma sore tadi menjadi pembicara dalam Rakerda PDIP Aceh. Mereka datang untuk memberikan pembekalan kepada kader PDIP di Tanah Rencong tentang bagaimana cara merebut simpati rakyat dalam memenangkan Pilkada.

Menurut Ahmad, PDIP di Aceh saat ini masih dalam tahap proses pertumbuhan. DPP PDIP Pusat akan memberikan dukungan penuh kepada DPD PDIP Aceh dalam rangka memenangkan pemilihan gubernur dan 20 bupati atau wali kota.

"Hari ini DPP PDIP menugaskan tim dari DPP, Bappilu pusat dan kepala deaerah yang sukses untuk turun bersama-sama melakukan konsolidasi terhadap pengurus partai pada hari ini, memberikan pembekalan bagaimana cara merebut simpati rakyat untuk memenangkan Pilkada," jelas Ahmad.

Meski demikian, PDIP belum memutuskan arah dukungannya pada Pilkada Aceh serentak 2017. Hingga saat ini, sudah ada enam calon gubernur yang menyatakan maju. Tiga di antaranya merupakan calon independen dan selebihnya melalui jalur partai.

"Untuk calon gubernur Aceh masih dalam pembahasan. Hasil Rakerda ini akan dilaporkan ke DPP partai. Nanti setelah dipertimbangkan usulan Rakerda kita memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur," ungkap Ahmad.
(dhn/dhn)


Sekjen PDIP: Risma Beri Pembekalan ke Daerah Adalah Atensi Khusus Megawati


Banda Aceh - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Aceh. Risma didaulat untuk memberi pengarahan ke kader PDIP di Aceh.

Pembekalan tersebut diberikan Hasto dan Risma saat Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Aceh di Banda Aceh, Sabtu (6/8). Hasto mengatakan keikutsertaan Risma merupakan atensi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kader PDIP di Aceh.

Selain Risma, hadir juga Wasekjen PDIP Achmad Basarah dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.

"Mereka semua hadir di Aceh untuk memberikan semangat kepada kader dan pengurus partai di Aceh. Khusus Bu Risma dan Pak Hasto Wardoyo, tidak hanya sekedar memberi pembekalan kepada kader PDIP tapi secara khusus akan bertemu para calon kepala daerah yang didukung PDIP agar para calon kepala daerah mampu menciptakan pemerintahan yang idelogis dan merakyat. Termasuk memaparkan agar politik bisa membangun peradaban," kata Hasto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (6/8/2016).


Sumber terik.news.com

Wednesday, April 13, 2016

Hari Ini KPK Periksa Staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja


Awiasih.blogpsot.com, Seperti yang dilangsir pada laman resmi kompas.com, bahwa Sunny selalu staff khusus Ahok akan diperiksa hari ini, Berikut pernyataan Yuyuk Andriati selaku Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK seperti saat diwawancarai oleh kompas di gedung KPK, rabu Kemarin (13/4/2016)

"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Raperda tentang Zonasi dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, 

KPK sebelumnya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Sunny untuk tidak bepergian ke luar negeri.


Keterangan Sunny dinilai dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.




Sumber Dari : nasional.kompas.com | Google.com |

Monday, April 11, 2016

Berita Ahok Hari Ini : Syarat KTP Untuk Ahok-Heru Terpenuhi Sudah Terpenuhi


Awiasih.blogspto.com, seperti yang dilangsir pada laman hargatop.com, kuantitas ktp yang disayaratkan guna kalkulasi bakal calon pilgub DKI Jakarta 2017 sudah terpenuhi. 



Singgih Widyastomo, ketika diwawancari oleh kompas Minggu (10/4/16) kemarin mengkapkan "Batas minimal rencananya harini (tanggal 10), sudah terpenuhi," 



Iformasi terbaru yang diberikan teman ahok pada senin pagi, angka jumlah KTP yang dikumpulkan untuk pasangan Ahok-Heru sudah mencapai 519.514.

Sunday, April 10, 2016

tanggapan Romahurmuziy mengenai terpilih berdarkan hasil akumulasi



Awiasih.blogspot.com, dilangsir pada laman politik.news.viva.co.id, Ramahurmizy ketua umum PPP, baru-baru ini dikabarkan telah terpilih berdasarkan hasil aklamasi, berkenaan dengan hal tersebut ketika ia diwawancarai mengeni legetimasi terpilinya dirinya,

"Saya mau ingatkan Rasulullah tidak mewariskan cara mekanisme penunjukkan pimpinan. Ketika Beliau wafat, Beliau meninggalkan umat Islam dengan tidak menunjuk siapapun. Maka kemudian sahabat berkumpul dan mereka berbaiat kalau hari ini pemilihan langsung kepada Saidina Abu Bakar. Ini cara pertama," kata Romi panggilan akrabnya pada penutupan Muktamar PPP di Asrama Haji, Jakarta, Minggu, 10 April 2016.


Lebih lanjut ia mengatkan, ia memprojekkan masa pemerintahan kenabian dengan yang terjadi ditanah air, imbuhnya,

Yusril dinilai melakuan kesalahan besar oleh Arsul Sani [update 10 april 2016]



Awiasih.blogspot.com, seperti yang dilangsir pada laman. news.metrotvnews.com, arsul sani menyebut Yurl Ihza Mahendra melakukan kekeliruan, disebabkan Yusril I.M menyebut PPP kubu Djan Faridz lah yang sah. Lebih lanjut arsul menambahkan, tidaklah sah seorang yang dalam status calon gubernur DKI dan ketua umum partai bulan bintang (PBB), menilai keabasahan suatu partai dalam statusnya tersebut tidaklah dibenarkan.


Yusril I.M sebelumnya mendatangi kediaman djan faridz guna meminta dukungan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Selain itu, ia menyebutkan kepengurusan PPP yang dipimpin Djan Faridz adalah sah.

Dalam wawan cara kemarin yusril mengungkapkan “ baik hati nurani saya maupun akal pikiran saya mengatakan yang sah adalah (PPP) yang dipimpin oleh Pak Djan Fariz.